JAKARTA – Kecewa dengan Pemerintah Provinsi dan Halsel serta perusahan Harita Nickel, yang enggan hadiri undangan pada seminar Pembangunan Pulau Obi, yang diselenggarakan oleh Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat. Kini atas nama Masyarakat Pulau Obi, tergabung dalam Pemuda, Mahasiswa dan Organda Obi, melakukan aksi konsolidasi masa yang rencananya 4 hari lamanya, guna melakukan menyelenggarakan aksi besar-besaran sampai Pemboikotan seluruh aktifitas kerja, (7/6/23).
Undangan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku Utara, Pemda Halsel hal ini Bupati, perusahan Harita Nickel Ho CSR, dan Direktur CSR PT. Wanatiara Persada. Pasalnya keempat pimpinan tertinggi yang diundang itu yang akan bertindak sebagai panelis Narasumber dalam acara seminar Pembangunan Pulau Obi dengan menyusun tema “Potret Sumber Daya Alam dan Problem Pembangunan Pulau Obi” sekaligus dialog terbuka.
Namun keempat yang diundang itu, yang hadir hanya Direktur CSR PT. Wanatiara Persada, dalam acara tersebut sempat molor atau rencananya dibatalkan. Sebab ketiga panelis Narasumber tak hadir, namun peserta dan panitia penyelenggara memilih melanjutkan acara tersebut dengan satu Narasumber Direktur CSR PT. Wanatiara Persada.
Buntut dari ketidakhadiran panelis Narasumber Gubernur, Bupati dan Perusahan Harita Nickel pada seminar pembangunan Pulau Obi, sehingga timbul mosi ketidak percayaan masyarakat Obi terhadap Pemerintah Daerah dan Perusahaan Harita Nickel. Dengan adanya persoalan ini maka masyarakat Pulau Obi menganggap Gubernur Malut, Bupati Halsel dan Perusahan Harita Nickel tidak serius dalam membangun infrastruktur Obi.
Masyarakat Obi yang kecewa itu langsung melakukan aksi-aksi untuk konsolidasi masa yang rencana selama 4 hari guna melakukan aksi besar-besaran sampai melakukan pemboikotan di seluruh aktifitas kerja pada tanggal 12 Juni 2023 nanti.
Aksi besar-besaran sekaligus pemboikotan aktifitas kerja yang direncanakan di beberapa titik antaranya pada aktifitas Pemerintahan, Pelabuhan Pelayaran antar Daerah , Pendidikan, Pasar Rakyat, Pelabuhan Semut (Speed), dan Perusahan Nikel.
Menurut, Asiudin Lamasiha semester akhir sekaligus Eks Presma Universitas Khairun selaku Ketua MPO GPMO dalam orasinya mengatakan, sangat miris melihat ketidak pedulian pemerintah terhadap pembangunan di hingga hancurnya insfratruktur jalan di Pulau Obi.
Kemudian, Muhammad Fakri S.E Magister Analiasis Kebijakan Publik mengatakan, sangat sedih melihat kondisi seperti ini. “Kita dibodohi dan dianaktirikan oleh para pengambil kebijakan baik itu Pemprov maupun pemda Halsel. Karna sudah jelas perintah Peratuaran Presiden no 3 2023 pasal satu ayat satu,” jelasnya.
Selain itu, Fatrisia la Saaba, S.Pd., MPd., yang juga Candidat Doktor asal Obi, selaku putra daerah melihat kondisi terkini, insfratruktur di Pulau Obi tidak layak digunakan karna sudah hancur. Padahal Obi cukup besar berkonttibusi menyumbangkan infrastruktur terhadap pemerintah dan Negara melalui Sumber Daya Alam.
“Selain mahasiswa dan pemuda, masyarakat Obi pun berharap ada keadilan dalam bentuk perhatian khsusus dan transparansi bagi hasil pengelokaan hasil tambang dalam bentuk CSR, insfrastruktur dan juga keterlibatan putra daerah,” tutupnya.
